Begini modus mantan kades di Tangerang korupsi dana APBDes Rp 1,3 M : Penggelapan dana desa terungkap

Skandal korupsi kembali mengguncang Tangerang, kali ini melibatkan mantan Kepala Desa Gembong. AH, pria berusia 50 tahun, diduga telah melakukan penggelapan dana desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar. Kasus ini terungkap setelah dilakukan penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian setempat. Modus operandi yang digunakan oleh tersangka mencakup berbagai tindakan ilegal, mulai dari pemalsuan dokumen hingga manipulasi laporan keuangan.

Modus operandi penggelapan dana desa

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Tangerang, terungkap bahwa AH menggunakan beberapa cara untuk menggelapkan dana APBDes. Modus operandi yang digunakan antara lain :

• Pembuatan surat pertanggungjawaban palsu
• Pemalsuan nota dan bon pembelanjaan
• Mark up laporan keuangan
• Pembuatan setoran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) fiktif
• Pengurangan volume pekerjaan dan tidak merealisasikan sebagian proyek

Kasat Reskrim Kompol Arief Nazaruddin Yusuf menjelaskan, « Tersangka AH juga tidak merealisasikan pekerjaan yang berakibat ada pengurangan volume dan sebagian tidak terealisasi pekerjaannya. » Tindakan ini jelas merugikan masyarakat desa yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut.

Sebagai tim yang terus memantau perkembangan kasus di Tangerang, kami dari Tangeranghits menilai bahwa modus operandi yang digunakan oleh tersangka menunjukkan adanya perencanaan yang matang dalam melakukan tindak pidana korupsi ini. Hal ini terlihat dari kompleksitas cara-cara yang digunakan untuk menggelapkan dana desa.

Kronologi penangkapan dan dampak korupsi

Penangkapan terhadap AH dilakukan pada Senin, 16 September 2024, sekitar pukul 09.20 WIB. Lokasi penangkapan berada di depan sebuah minimarket di Kampung Cijoro, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Operasi penangkapan ini dipimpin langsung oleh Iptu Bima Praelja dari tim Krimsus Satreskrim Polres Tangerang.

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada Oktober tahun lalu. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, akhirnya polisi berhasil mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kades Gembong periode 2013-2019 tersebut.

Dampak dari tindakan korupsi ini sangat signifikan. Kerugian keuangan desa yang terjadi pada tahun 2018 mencapai angka Rp 1,3 miliar. Jumlah ini tentunya bukan angka yang kecil dan seharusnya dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut adalah tabel perbandingan antara potensi manfaat dana desa dan kerugian akibat korupsi :

Aspek	Potensi Manfaat	Kerugian Akibat Korupsi
Infrastruktur	Pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi	Proyek tidak terealisasi atau kualitas buruk
Pendidikan	Peningkatan fasilitas sekolah, beasiswa	Akses pendidikan terhambat
Kesehatan	Pengadaan posyandu, puskesmas pembantu	Pelayanan kesehatan tidak memadai
Ekonomi	Modal usaha kecil, pelatihan keterampilan	Perekonomian desa stagnan

Sebagai media yang berkomitmen untuk memberikan informasi akurat kepada masyarakat Tangerang, kami melihat bahwa kasus ini merupakan pukulan telak bagi upaya pembangunan desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Sanksi hukum dan upaya pemberantasan korupsi

Tersangka AH kini menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Berdasarkan keterangan Iptu Bima, AH dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. « Atas perbuatannya tersangka terancam pidana selama-lamanya 20 tahun kurungan, » tegas Bima.

Kasus ini menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa. Beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana desa
2. Penguatan sistem pelaporan keuangan yang transparan
3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam mengawasi pembangunan desa
4. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi
5. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan

Sebagai platform informasi lokal, Tangeranghits terus berkomitmen untuk mengawal kasus-kasus korupsi di wilayah Tangerang. Kami percaya bahwa transparansi informasi adalah kunci dalam membangun masyarakat yang bersih dan bermartabat.

Kasus korupsi dana desa di Gembong, Tangerang ini menambah daftar panjang tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut data Transparency International, pada tahun 2023 Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Angka ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih keras untuk memberantas korupsi di semua level pemerintahan.

Penggelapan dana APBDes yang dilakukan oleh mantan Kades Gembong ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama para pemimpin di tingkat desa, untuk selalu mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam mengelola dana publik.

Masyarakat Tangerang dan seluruh Indonesia diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa di wilayahnya masing-masing. Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan kasus-kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang, sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.